DINAS

The Midwife duty must be arranging more professional to build quality of nation.

Minggu, 05 Mei 2013

PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG:

  • a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
  • b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada
  • c. peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
  • d. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga;
  • e. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;


Mengingat :

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  6. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu :
Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

  • (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
  • (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
  • (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 4

  • (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
  • (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
  • (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
  • (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.”

Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
“(2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam
lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari
seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui
saluran hierarki dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai
tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.

Mengubah ketentuan Pasal 8 sebagai berikut :

  • a. Diantara ayat (3) dan ayat (4) lama disisipkan satu ayat yang dijadikan ayat (4) baru, yang berbunyi sebagai berikut :
  • (4) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”
  • b. Ketentuan ayat (4) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (5) baru.
  • c. Mengubah ketentuan ayat (5) lama dan selanjutnya dijadikan ayat (6) baru sehingga berbunyi sebagai berikut:
  • “(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
  • d. Ketentuan ayat (6) lama selanjutnya dijadikan ketentuan ayat (7) baru.

Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

  • (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan denagan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam urat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 11 dihapuskan seluruhnya.

Ketentuan Pasal 12 lama dijadikan ketentuan Pasal 11 baru, dengan mengubah ketentuan ayat
(3) sehingga berbunyi sebagai berikut.”:
“(3) Pimpinan Bank Milik Negara dan pimpinan Badan Usaha Milik Negara, wajib
meminta izin lebih dahulu dari Presiden.”

Mengubah ketentuan Pasal 13 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 12 baru,sehingga
berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 12
Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1),dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan
terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.”
Ketentuan Pasal 14 lama selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 13 baru.
Mengubah ketentuan Pasal 15 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 14 baru,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
“Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukanisterinya atau dengan
pria yang bukan suaminya sebagai suami tanpa ikatan perkawinan yang sah.“
Mengubah ketentuan Pasal 16 Lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal l5 baru, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15
(1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat
(1),ayat (2),Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1),Pasal l4,tidak melaporkan perceraiannya dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan
tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu
selambatlambatnya satu tahun erhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi
salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), dijatuhi hukuman
disiplin pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
(3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2,dan Pejabatyang melanggar ketentuan
Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun l980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil”
Mengubah ketentuan Pasal 17 lama dan selanjutnya dijadikan ketentuan Pasal 16 baru,
sehingga berbunyi sebagai berikut

“Pasal 16
“’Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan
ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil “
Sesudah Pasal l6 baru ditambah satu ketentuan baru, yang dijadikan Pasal 17 baru yang
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
(1) Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan atau Pasal 16
Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
(2) Hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini, berlaku bagi mereka yang dipersamakan
sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan pasal 1 huruf a angka 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.”

Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O
Diundang di Jakarta
pada tanggal 6 September 1990
MENTERI/SEKETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 61
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UMUM
Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara. dan abdi masyarakat diharapkan dapat
menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami
isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.
Pegawai Negeri Sipil harus menaati kewajiban tertentu dalam hal hendak melangsungkan perkawinan,
beristri lebih dari satu, dan atau bermaksud melakukan perceraian.
Sebagai unsur aparatur negara,abdi negara,dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil dalam
melaksanakan tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh ururusan kehidupan rumah
tangga/keluarganya.
Dalam pelaksanaannya,beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas.
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 dapat menghindar,baik secara sengaja maupun tidak,terhadap ketentuan tersebut.
Disamping itu ada kalanya pula Pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas karena
ketidakjelasan rumusan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga
dapat memberi peluang untuk melakukan penafsiran sendirisendiri.
Oleh karena itu dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah
beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun l983 tersebut.
Beberapa perubahan yang dimaksud adalah mengenai kejelasan tentang keharusan mengajukan
permintaan izin dalam hal akan ada perceraian, larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi
isteri kedua/ketiga/keempat, pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan
dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.
Perubahan lainnya yang bersifat mendasar dan lebih memberi kejelasan terhadap ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 ialah mengenai pengertian hidup bersama yang tidak diatur
sebelumnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini disamping diberikan batasan yang lebih jelas, juga
ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang melakukan hidup bersama. Pegawai Negeri Sipil yang
melakukan hidup bersama dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980.
Mengingat faktor penyebab pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
berbeda-beda maka sanksi terhadap pelanggaran yang semula berupa pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan Pemerintah ini diubah
menjadi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,
hal mana dimaksudkan untuk lebih memberikan rasa keadilan.
Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dipersamakan dengan Pegawai
Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan
Pemerintah ini, dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 3
Ayat (1)
Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian.
Ayat (2)
Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Ayat (3) Cukup jalas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beritri lebih dari seorang wajib memberikan perimbangan secara tertulis kepada Pejabat.
Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak.
Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 8
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 14
Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3424

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar